Elektrifikasi mampu menjelma menjadi analogi, atas definisi kemerdekaan RI ke-76? Desa Tunjungan, di Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar), Kaltim, belum merasakan elektrifikasi PLN, di sana hanya terdapat genset kecil, -bahkan- aki guna mentransfer energi ke bola lampu, bagi penerangan malam hari.
Meski, Elektrifikasi Kaltim 2020 mencapai 92%. Rumitnya letak Geografis Desa Tunjungan, menjadikan pemakluman ‘kemerdekaan’ elektrifikasi ala PLN.
Kaltim, siapa tak kenal? Perut buminya, tak lelah memuntahkan komoditas tambang, melayani ketersediaan energi dunia.
Blok mahakam menyemburkan minyak bumi dari area delta sungainya. Hutannya menjaja produk kayu komersil, dan mampu mendulangkan batu bara ke pembangkit PLTU.
Dalam konteks ekonomi, kenikmatan aktivitas pertambangan Kaltim sungguh tiada tara. Itulah sebabnya, Batu bara sejak 2000-an sudah menjadi candu mendongkrak pundi pendapatan Pemerintah.
Namun, satu hal yang terlupakan adalah kepandaian sisi lingkungan untuk selalu mengalah, meski diam-diam telah berhasil menularkan beragam bencana, dengan kompensasi biaya yang mahal pulak.
Desa Loa ulung, Kukar, Kaltim, salah satu Desa yang menjadi saksi kejayaan industri pertambangan batu bara Kaltim. Lihatlah pesona lubang tambang yang berhamburan, mampu dipermak menjadi destinasi wisata oleh masyarakat desa lho!
Warisan itu, sudah menjadi tumpuan ekonomi mereka. Karena, ya seolah tiada lagi sejengkal tanah untuk diolah?
Jauh dari pelosok daerah, isu perubahan iklim mengelinding lebih keras, akibat akumulasi aktivitas pertambangan energi fosil, sampai proses membangkitkan energi listrik, yang aktivitasnya menghamburkan karbon CO2 di udara.
Ancaman karbon, mempercepat perubahan iklim, membiarkan naiknya suhu bumi, mencairkan es di kutub bumi lantas menelan pulau di lautan.
Ah, Pertambangan, ekonomi dan juga lingkungan nampaknya sudah menjadi paket tri-in-one, menghantarkan candu energi kehidupan modern yang tak bisa dihindarkan ya?
Nah, yuk sekarang merenung bareng! Adakah jalan keluar mencari kesimbangan kehidupan modern dengan alam, lewat sikap harian kita ini?
Jika beruntung, sekelebat bisalah kita berfikir sama, jangan-jangan kemerdekaan yang sesungguhnya, -memang- sudah diraih warga Desa Tunjungan? Dengan tanpa sadar, mereka ternyata mampu menunaikan Dekarbonisasi lebih-dulu, yakni mampu hidup tanpa elektrifikasi.
Dan lewat kemerdekaan itulah mereka melepaskan beban tanggung-jawabnya atas karbon, bagi lingkungan di masa depan.
Ah, merdeka bebas CO2 akan menjadi dambaan kita bersama, tapi yakinkah kita yang notabene sudah merdeka elektrifikasi, akan mampu memulainya?
Energi, sebuah bancakan politik selamanya?
Isu nasionalisme pengelolaan SDA menghangat? Lihat-lah sumber energi fosil blok Mahakam, Blok Rokan, sampai Freeport jatuh ke pangkuan ibu pertiwi.
Isu ini menggelinding seiring maraknya politisasi penolakan campur tangan asing atas SDA, hingga masalah kerusakan lingkungan kini.
Hal itu –memang- efektif mendorong daulat energi Indonesia. Buktinya, Pemerintah menargetkan 1 juta barel minyak bumi per hari, menyongsong 2030 nanti.
Alasannya, produksi BBM dalam negeri hanya 800 ribu barel per-hari, sedangkan kebutuhan BBM pehari 1.4 juta barel per-hari. Sisanya pasti impor?
Terdapat estimasi cadangan Migas, mencapai 80 miliar barel minyak, serta 363 trilun kaki kubik gas, yang harus dibuktikan. Logikanya, dari 128 cekungan minyak Indonesia, -memang- baru 20 saja yang dioptimalkan hingga kini.
Nah, ketersedian dan persedian energi memang vital? Terutama keinginan Pemerintahan yang selalu dituntut mampu menyediakan energi dengan harga yang paling ‘populis’ buat masyarakat.
Dan tersirat, jika pengelolaan SDA energi fosil oleh Pemerintah nanti akan menjadi harga mati, untuk terus dieksploitasi hingga ‘mengering’ di masa depan deh.
Namun sadar atau tidak, semangat nasionalisme atas SDA fosil, sudah berseberangan dengan massifnya kampanye anti investasi energi fosil oleh lembaga dunia, seperti EIB, PBB, IEA.
Kampanye itu inginnya mempercepat net-zero emisi di 2050, menekan kenaikan suhu bumi 2 derajat celcius akhir abad ini. Dan semuanya itu, ternyata termaktub, dalam perjanjian Paris 2015, yang juga disetujui Indonesia
Tapi jangan kuatir, Indonesia sudah menyiapkan formula bauran energi, dimana Energi Terbarukan (ET) akhirnya akan mendominasi 31.2%, sedang batu bara 25.3%, gas 24%, lantas minyak bumi 19.5%.
Formula ini akan berbanding terbalik dengan Bauran energi saat ini, yang masih memanja batu bara, sebagai pembangkit lisitriknya.
Formula bauran 2050 itu selain sebagai aksi-reaksi perjanjian Paris. Sekaligus akan membuka peluang investasi ET selebar-lebarnya, bagi penyedian energi bersih.
Hal itu logis, karena faktor resiko bisnis ET relative rendah, kontraknya jangka panjang, dan banyak institusi keuangan terbuka ingin mendanai proyek ET.
Membayangkannya lagi, secara politis, kehadiran ET akan menjadi penawar sekaligus peredam konflik masyarakat, pada isu-isu pencemaran untuk pelaku usaha migas dan pertambangan saat ini?
ET juga akan menjadi obat penawar rindu, terhadap kolaborasi investasi asing, dalam transfer teknologi penyipta ET di masa depan?
Dan akhirnya, investasi asing menjadi sebuah kunci, membuka keseriusan menjalankan Dekarbonisasai di masa depan itu kan?
Dari sinilah, dinamika politik akan terus berlangsung sengit dan berperan dominan dalam konteks-konteks kerberpihakan arah energi Indonesia di masa depan.
Nah, jika arah politik masih saja bersifat populis dan selalu eklusive terhadap tuntutan kehadiran ET yang berharga ‘mahal ‘itu, maka proses peralihan energi fosil ke ET, ya pastilah akan berjalan lamban kan?
Melepaskan candu Hidrokarbon, yakin kita bisa?
Jika bercermin, banyak sekali produk Hidrokarbon dari minyak bumi, menjelma layaknya candu di kehidupan?
Mulai dari aspal, bensin, hingga bahan produk fashion, yang tanpa sadar, sudah mendukung perubahan iklim dunia sedari dulu.
Mensesapi penjelasan Arcandra Tahar, Mantan Wamen ESDM di akun media sosialnya, jika Hidrogen (H2) dari Hidrokarbon minyak bumi, mampu menjadi ET, sumber energi fuel-cell kendaraan listrik.
Adapula Grey Hidrogen, yang dihasilkan dari pengolahan natural gas, memecahnya menjadi CO2 dan H2. Selanjutnya, ada brown Hydrogen dihasilkan dari batu bara, lewat teknologi gasifikasi. Lantas, Blue Hidrogen, yang dihadirkan lewat kombinasi natural gas dengan injeksi CO2 yang dihasilkan ke perut bumi (Carbon Capture Storage).
Tapi, ya sayangnya keempatnya masih juga menghasilkan CO2 ke udara! Namun ini potensi yang terbuka bagi hadirnya ET kan?
Adalah Green Hydrogen satu-satunya ET yang nol-karbon, dan menurutnya hanya bisa dihasilkan dari pengolahan air lewat proses elektrolisis, yang menggunakan listrik dari energi terbarukan.
Ah, mengikuti produksi satu jenis ET Hidrogen di atas, sudah memberikan secuil pengetahuan, jika sebegitu rumitnya ya, proses menyipta produk ET, demi Dekarbonisasi itu? Menyita investasi dan teknologi yang tinggi pula.
Selanjutnya, adalah perhitungan untung-rugi investasi ET, akan menjadi penentu jenis produk ET apa yang akan efektif dan efisen, guna mengisi slot 31.2% bauran energi ET di 2050?
Jika melihat porsi gas bumi dan batu bara, pada skema bauran energi sampai 2050 yang ditetapkan DEN, sebesar 24% dan 25.3%. Seolah menunjukkan jika masa transisi menuju ke 2050 nanti, pengelolaan energi kita masih akan bertumpu pada PLTU dan PLTG, dimana akumulasi keduanya, dominan 49.3% kan?
Hal itu logis terwujud, dengan ketersediaan Batu bara, serta gas yang –memang- masih melimpah-ruah. Serta, hadirnya tuntutan ekonomi, guna memutar banyaknya sub-usaha yang bergantung pada industri pertambangan fosil, yang menyerap banyak tenaga kerja.
Sehingga, bayangan saya, di atas tahun 2050 Indonesia baru akan mampu berbicara banyak tentang ET sekelas Green Hidrogen nol-karbon, yang benar-benar didamba lingkungan.
Itupun, sampai batas waktu, ketika SKK Migas menyerah untuk mendongkrak volume bisnis produksi hulu migasnya. Sembari meyakinkan jika Hidrokarbon mampu menyipta banyak produk ET, sekelas Hidrogen, di masa depan.
Karena, jika dipikir, untuk menukar infrastruktur pembangkit listrik, dengan infrastruktur ET dalam rentang waktu hinga 2050 dalam skala besar, pastilah akan terkendala pada pembiayaan.
Serta juga terpenting faktor ‘ketidaksiapan’ masyarakat atas harga produk ET yang sesuai harga keekonomian produk ET sebenarnya.
Ujungnya, jika terus dipaksa, Pemerintah juga yang ketempuan menyiapkan subsidi energinya, untuk memberikan keterjangkauan harga produk ET tadi.
Lantas, ya jika mau ‘gampang’ menjalankan proses Dekarbonisasi skala besar, kenapa tidak mengubah pelan-pelan PLTU menjadi PLTG saja?
Karena gas bumi hitungan emisinya jua jauh lebih bersih, dibandingkan batu bara atau minyak bumi? PLTG juga bisa difungsikan sebagai base-load seperti PLTU yang tidak bisa digantikan oleh energi terbarukan, seperti angin dan juga matahari tanpa bantuan baterai.
Dan rasanya produksi energi via gas ini sangat berpotensi sekali, mengingat teknologi dan infrastruktur hulu-hilir Migas sudah tersedia. Serta terpenting adalah semangat SKK Migas untuk menumbuhkan industri hulu di masa depan jua kan?
Nah, Penggantian perlahan PLTU ke PLTG adalah sebuah keniscayaan yang bisa diambil, menyongsong proses yang panjang dari transisi perpindahan dari energi fosil ke energi terbarukan di 2050.
Karena terlintas tujuannya hanya satu, yakni bagaimana menjalankan proses Dekarbonisasi secara efektif dan efisien kan?
Alibi yang massif, mengandalkan Pembangkit listrik PLTU oleh Pemerintah tak lain, dengan penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCUS). Dan sepertinya -sengaja- dimassifkan untuk meyakinkan kepada siapa saja, jika emisi luarannya lebih bersih.
Hal lainnya, tentu saja hitungan produksi PLTU dan PLTG yang sangat ekonomis, terlepas harganya yang sengaja dimurahkan, setelah disuntik banyak subsidi.
Tok.. saya yakin perjalanan Dekarbonisasi kita, akan berjalan seperti itu sih!
Mendukung Dekarbonisasi via ET, tapi hanya di bibir saja?
Ingin kaya, tapi gak mau kerja? Secuil lirik lagu Oppie Andaresta, mampu menganalogikan sikap diri saya-pribadi, yang ternyata juga masih apatis terhadap proses Dekarbonisasi yang sedang berjalan kini. Dan menggantungkannya ke Pemerintah. Terus kamu?
Seharusnya sikap politik Dekarbonisasi ini juga hadir dalam benak individu-pribadi kan?
Dengan bekal politik Dekarbonisasi yang kuat. Sehingga otomatis mulai hari ini, dan detik ini, hingga 2050, menjadikannya momen terbaik, menunjukkan aksi politik tadi, yakni sebuah keberpihakan pada lingkungan bebas karbon.
Sebenarnya dukungan Dekarbonisasi kita, sudah dan sedang diuji, dimulai dari kebijakan penghapusan BBM premium ber-RON rendah bertahap oleh Pemerintah.
Hasilnya? Seketika jiwa kita meronta kan? Karena harga BBM ber-RON tinggi pasti berharga lebih mahal. Suasana ini pasti akan mudah, disulut lewat drama politisasi, yang berujung penganuliran kebijakan pro-lingkungan itu,
Nah, bayangan-bayangan seperti inilah yang akan menghambat edukasi Dekarbonisasi berjalan cepat.
Lantas, meresapi proses terciptanya produk ET di atas saja, -sekali lagi- sekelebat akan memberikan jawaban mengapa produk ET berharga mahal?
Analogikan saja dengan Produk BBM ber-RON tinggi macam Pertamax-Turbo, yang pastilah memberikan performa terbaik pada kendaraan kita, terlebih kepada lingkungan, karena ramah lingkungan.
Tiga langkah, yang mampu mengasah konsistensi politik Dekarbonisasi dalam diri!
- Memulai hemat energi : Bisakah kita memilah, kebutuhan energi yang mampu mendukung kehidupan harian kita? Langkah nyatanya, jika sudah tidak menggunakan listrik, matikan! Gampangkan?
- Pengorbanan : Mencipta lingkungan sehat, tak-lah mudah? Kita dihadapkan pada pengorbanan, dan kejelian menggunakan produk yang benar-benar ramah lingkungan. Mahal pastinya? Nah disitulah pengorbanannya, melenyapkan motto ”jika ada yang murah, mengapa harus beli yang mahal?”
- Edukasi : Pendidikan ramah lingkungan yang paling efektif adalah tauladan kita memperlakukan lingkungan. Seperti langkah diatas, untuk genarasi muda di sekitar kita. Sehingga mampu mendoktrin politik Dekarbonisasi, dalam jiwa mereka.
Politik Dekarbonisasi membumi, kemerdekaan elektrifikasi via ET kian nyata?
Desa Tunjungan masih wilayah NKRI? Jika iya, dalam konteks keadilan, tentu pemerataan pembangunan apa saja harus jua mereka rasakan. Termasuk elektrifikasi.
Namun saya yakin, keberpihakan politik Pemerintah, akan berupaya mengalirkan keadilan energi bagi daerah-daerah pelosok desa. Terbukti, selama ini, potensi alam yang melimpah berupa energi matahari, mampu menjadi alternatif solusinya.
Sebut saja, pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang sudah diterapkan banyak daerah terpencil di Indonesia. Dalam rentang 2021-2030. Pemerintah akan menargetkan PLTS atap sebesar 2.145 megawatt (MW).
Namun, jika melihat sebaran pengguna PLTS atap, masih didominasi penduduk pulau Jawa.
Ini pula menjadikan pertanyaan, kapan Desa Tunjungan menikmati elektrifikasi PLTS atap jua? Bisa ditebak, masalahnya pastilah pembiayaannya ? Menyerahkah?
Namun terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 49/2018, rasanya sudah menjadikan celah untuk kita yang berhasil terdoktrin radikal atas politik Dekarbonisasi, untuk ikut jua terlibat! Ber-investasi PLTS atap, bagi elektrifikasi di pelosok nusantara.
Nah dengan Permen itu, memungkinkan kita semua, mampu menjadi konsumen, sekaligus produsen listrik bagi orang sekitar kita.
Lantas jika massifnya investasi ET tumbuh di daerah pelosok daerah, tentu akan menjadikan beban politik Pemerintah, atas tuntutan hadirnya pemerataan elektrifikasi semakin berkurang.
Semua itu menjadikan bukti tekad dan politik Dekarbonisasi efektif menjalankan program Dekarbonisasi ini bersama.
Scene drama, pembangunan daerah ‘delay-motion’ yang sering kita saksikan, akibat ketidakmerataan pembangunan, bisa saja punah!
Bayangkan, ketika negara maju, sekelas Amerika yang kini sudah mampu merasakan ET ramah lingkungan, di Desa Tunjungan juga telah siap menyaji ET ramah-lingkungan via PLTS.
Nah, kembali lagi, jika memang benar PLTU dan PLTG masih menjadi pilihan Pemerintah selama masa transisi/paska 2050.
Bolehkah memohon slot bauran energi EBT 31.2% difokuskan ke pelosok daerah? Agar percepatan Elektrifikasi, kelestarian alam daerah tetap terpelihara, tanpa lalu-lalang infratsruktur PLN yang mengular.
Hemm… Jadi Dekarbonisasi, ada atau tiada sih? Nah hadirnya dukungan yang massif, hendaknya harus mampu jua dibarengi dengan aksi nyata terkait politik radikal Dekarbonisasi kan? Sehingga hadir sebuah jawaban tegas, jika Dekarbonisasi itu nyata akan mampu berjalan!
Referensi
Note : Jumlah kata artikel : 1976 kata
- Verda Nano Setiawan. 2021. “Tanpa Upaya Ekstra Lifting Minyak pada 2030 Bisa Hanya 281 Juta Barrel” https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/60eeab870eff7/tanpa-upaya-ekstra-lifting-minyak-pada-2030-bisa-hanya-281-juta-barel, diakses pada tanggal 20 Agustus pukul 15.00.
- David Eka Issetiabudi. 2021. “Jaga Keekonomian Proyek Paraf Menkeu Tentukan Blok Mahakam”, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210608/44/1402972/jaga-keekonomian-proyek-paraf-menkeu-tentukan-nasib-blok-mahakam, diakses pada tanggal 20 Agustus pukul 16.00
- Arcandra Tahar, 2021. https://www.facebook.com/arcandra.tahar. Diakses pada tanggal 20 Agustus pukul 16.50
- Kaltimprov.go.id. 2020.“Gubernur : Elektrifikasi di Kaltim Sudah 92 Persen”, , diakses pada 20 Agustus 2021 pukul 13.00.
- Kompas.com. 2021.”Jalan Enggak Ada, listrik Enggak Ada, Kami Masih Dijajah, Belum Merdeka”, https://regional.kompas.com/read/2021/08/19/060500778/-jalan-enggak-ada-listrik-enggak-ada-kami-masih-dijajah-belum-merdeka-, diakses pada 20 Agustus pukul 13.30.
- Widodo Djatmiko, 2021, “Webinar LKJ skk Migas & KKKS 2021”, https://www.youtube.com/watch?v=bO7KjT6KN6g, diakses pada tanggal 20 Agustus pukul 13.40
